Transformasi layanan halal menempatkan BPJPH sebagai motor percepatan ekosistem halal nasional. Dalam satu tahun, lompatan digital dan berbagai kemudahan bagi UMK mengantarkan BPJPH meraih sejumlah penghargaan bergengsi, menegaskan bahwa reformasi layanan halal kini berjalan nyata, inklusif, dan berdampak luas bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia.
Transformasi layanan halal nasional memasuki fase baru yang jauh lebih progresif. Dalam satu tahun, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi salah satu institusi pemerintah yang paling menonjol melalui rangkaian inovasi, percepatan layanan, serta keberpihakan pada pelaku usaha mikro dan kecil.
Dilansir dari laman resmi BPJPH, pihaknya meraih Brand Populer Indonesia pada ajang Disway Awards 2025 sekaligus dua penghargaan bergengsi dalam Top Digital Awards 2025. Prestasi beruntun ini menjadi bukti bahwa reformasi halal berjalan nyata dan memberikan dampak luas bagi masyarakat.
Penghargaan Brand Populer Indonesia dari Disway Awards 2025 diterima langsung oleh Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, dari tokoh nasional Dahlan Iskan. Pengakuan tersebut sekaligus menandai tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perubahan layanan halal dalam beberapa tahun terakhir.
Pihaknya menyebutkan, apresiasi ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan internal lembaga, tetapi juga sinyal bahwa ekosistem halal nasional mulai bergerak lebih mudah, lebih cepat, dan lebih relevan dengan kebutuhan pelaku usaha. Ia menegaskan bahwa semua gebrakan layanan halal yang dilakukan BPJPH berakar dari mandat negara untuk memperluas akses ekonomi masyarakat kecil.
“Arahan Presiden Prabowo jelas, yakni negara harus hadir untuk melindungi dan menguatkan rakyat kecil. Karena itu, setiap penyederhanaan layanan halal kami pastikan berpihak kepada masyarakat dan ekosistem industri halal nasional termasuk khususnya sektor UMK agar mereka makin berkembang, produktif dan berdaya saing,” ujarnya. Baginya, keberpihakan bukan hanya slogan, tetapi landasan teknis dalam setiap kebijakan dan inovasi yang diambil BPJPH.
Transformasi yang dilakukan bukan sekadar perbaikan prosedur administratif. BPJPH memandang percepatan layanan halal sebagai instrumen strategis dalam memperkuat daya saing industri nasional. “Industri halal dan UMK yang kuat akan memperkuat ekonomi bangsa. Tugas kami adalah memastikan layanan halal menjadi jembatan agar pelaku usaha kita semakin kompetitif, baik di pasar domestik maupun pasar global yang potensi ekonominya terus bertumbuh,” tutur Haikal Hasan.
Program unggulan yang mendapat perhatian besar adalah Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), yang pada tahun ini menyediakan lebih dari 1,14 juta kuota bagi UMK. Melalui digitalisasi penuh sistem SIHALAL, proses pengajuan menjadi jauh lebih sederhana, transparan, dan dapat diakses 7×24 jam. Dampaknya terlihat nyata: lebih dari 10,5 juta produk kini telah tersertifikasi halal, didukung oleh perluasan lembaga pemeriksa, lembaga pendamping, dan SDM halal di berbagai daerah.
Keberhasilan BPJPH kembali ditegaskan melalui dua penghargaan Top Digital Awards 2025, yakni : Top Digital Implementation Level Bintang Lima, dan Top Leader on Digital Implementation untuk Kepala BPJPH. Prestasi ini diberikan berkat modernisasi SIHALAL yang kini diperkuat teknologi AI dan blockchain.
“Digitalisasi adalah amanat regulasi. Presiden menekankan pentingnya transformasi layanan pemerintah agar lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada kemudahan masyarakat. Komitmen itu kami terjemahkan melalui SIHALAL yang kini mampu memproses hingga 10.000 sertifikasi halal per hari,” kata Haikal Hasan.
Ia menambahkan bahwa transformasi digital yang dilakukan BPJPH merupakan lompatan sistemik, bukan sekadar pelengkap layanan. “Transformasi digital yang kami lakukan membuat layanan halal semakin mudah, cepat, dan akuntabel. Lonjakan pendaftaran dan jumlah produk bersertifikat halal dalam satu tahun terakhir menunjukkan bahwa masyarakat merasakan manfaatnya,” tegasnya. Dengan sistem yang bekerja tanpa henti dan menjangkau seluruh provinsi, digitalisasi kini menjadi pilar utama percepatan layanan halal nasional.
Sejalan dengan BPJPH dalam peningkatan kualitas layanan sertifikasi halal, upaya LPPOM juga diakui dalam ajang penghargaan berskala global. LPPOM meraih GIFA Championship Award 2025 untuk kategori Sertifikasi Halal dalam ajang Global Islamic Finance Awards (GIFA) ke-15 di Kuala Lumpur. Penghargaan internasional ini diterima oleh Corporate Secretary LPPOM, Raafqi Ranasasmita, di hadapan tokoh dunia termasuk Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim.
Bagi LPPOM, penghargaan ini memperkuat posisinya sebagai lembaga pemeriksa halal yang diakui secara global. Raafqi menegaskan bahwa pencapaian tersebut adalah wujud konsistensi lembaganya dalam menjaga integritas sertifikasi halal.
“Capaian ini memotivasi kami untuk terus menghadirkan layanan sertifikasi halal yang cepat, mudah, dan terpercaya. Terima kasih kepada MUI, BPJPH, para klien, dan masyarakat Indonesia atas dukungannya,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa penguatan ekosistem halal adalah kerja bersama dan LPPOM akan terus mengambil peran penting di dalamnya.
Keseluruhan rangkaian penghargaan yang diterima BPJPH dan LPPOM menunjukkan bahwa transformasi halal di Indonesia sedang berada pada momentum terbaiknya. Dengan percepatan digital, keberpihakan pada UMK, dan penguatan kapasitas lembaga pemeriksa, arah besar ekosistem halal nasional kini semakin jelas: layanan yang makin inklusif, modern, serta berdaya saing global. (YN)
