Dalam berbagai kesempatan Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan gagasan tentang pentingnya pengembangan ekonomi syariah dan produk halal di Indonesia.
Saat melakukan kunjungan kehormatan (courtesy call) kepada Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida, di Istana Akasaka, Tokyo, beberapa waktu lalu, Wapres juga menyatakan, pihaknya mendorong penguatan kerja sama potensial antara Indonesia dengan Jepang, khususnya di bidang ekonomi syariah dan industri halal seperti makanan, kosmetika, fesyen, termasuk pariwisata dan kawasan industri halal.
Mengutip publikasi dari setkab.go.id. Wapres menjelaskan, Indonesia siap menjadi mitra utama dalam pengembangan bisnis halal di Jepang, antara lain melalui penyusunan standar pariwisata ramah muslim pada destinasi wisata Jepang dan sertifikasi halal bagi produk Jepang.
“PM Jepang akan menindaklanjuti kerja sama keuangan dan industri halal dengan Indonesia, melalui arahan khusus kepada Kedutaan Jepang di Indonesia untuk mempersiapkan kerja sama keuangan syariah dan industri halal,” ujar juru bicara Wapres Masduki Baidhowi.
Menurut Masduki Baidhowi, pada pertemuan tersebut Wapres menekankan dua aspek penting dalam kerja sama Indonesia dan Jepang, yakni di bidang ekonomi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Pertemuan ini juga sekaligus menindaklanjuti hasil kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Jepang pada 27 Juli 2022 lalu.
“Pertemuan Wapres RI K.H. Ma’ruf Amin menekankan dua hal utama, yakni penguatan kerja sama ekonomi dan peningkatan kapasitas SDM, (termasuk) kemitraan di bidang ketenagakerjaan dan kesehatan,” ujar Masduki Baidlowi usai mendampingi Wapres dalam pertemuan.
Pada aspek ekonomi, Wapres menekankan pentingnya penandatanganan Protokol Perubahan Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali bulan November 2022 mendatang.
Selain itu, Wapres juga mengharapkan realisasi perluasan investasi dan investasi baru senilai 5,2 miliar Dolar Amerika Serikat (AS), penyelesaian proyek-proyek infrastruktur strategis, serta penyelesaian hambatan terhadap akses bagi ekspor produk pertanian dan perikanan Indonesia. (***)
