Percepatan sertifikasi halal menjadi langkah strategis memastikan program MBG berjalan cepat, tepat, dan terpercaya. Melalui sinergi BGN, BPJPH, dan LPH LPPOM, proses sertifikasi kini dapat tuntas dalam satu bulan, menjamin setiap sajian MBG tidak hanya bergizi dan aman, tetapi juga halal dan penuh keberkahan bagi generasi Indonesia.
Percepatan sertifikasi halal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi langkah konkret untuk memastikan makanan yang dikonsumsi masyarakat tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan halal. Melalui kolaborasi lintas lembaga, proses sertifikasi halal untuk dapur MBG kini dapat diselesaikan hanya dalam waktu satu bulan, tanpa mengurangi ketelitian maupun kepatuhan terhadap standar yang berlaku.
“Satu bulan ini termasuk cepat, tapi bukan berarti ada hal yang bisa dilanggar. Percepatan artinya prosesnya dipercepat, tapi semua persyaratan tetap terpenuhi,” tegas Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi pada Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dr. Ir. Sitti Aida Adha Taridala, M.Si., dalam webinar “Halal dalam Genggaman: Sertifikasi Dapur MBG Tuntas dalam 1 Bulan” yang digelar pada 8 Oktober 2025.
Kegiatan yang diikuti lebih dari 2.500 peserta ini menjadi ajang penting untuk memperkuat kolaborasi antara Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM, dalam memastikan percepatan sertifikasi halal berjalan efektif, terukur, dan tetap berpegang pada prinsip integritas. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pelaksanaan program MBG secara nasional, sekaligus menjamin kualitas gizi dan kehalalan produk di setiap dapur penyelenggara.
Urgensi Sinergi Antar-Lembaga
Menurut Prof. Aida, kebijakan percepatan sertifikasi halal ini tidak hanya penting dari sisi administratif, tetapi juga menjadi wujud tanggung jawab moral terhadap masyarakat. “Kami sangat berterima kasih kepada LPH LPPOM atas program ini. Harapannya, percepatan sertifikasi ini tidak hanya mempermudah proses, tetapi juga memperkuat kepastian mutu dan keberlanjutan program di lapangan,” ujarnya. Ia menekankan bahwa percepatan ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian tinggi, agar setiap tahapan tetap memenuhi seluruh persyaratan sesuai regulasi BPJPH.
Dalam konteks yang lebih luas, percepatan sertifikasi halal menjadi simbol keberhasilan sinergi antar lembaga. BGN berperan menetapkan standar gizi dan keamanan pangan, memastikan menu MBG memenuhi kebutuhan nutrisi yang seimbang dan higienis. BPJPH, di sisi lain, memastikan regulasi dan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) berjalan efisien dengan target penyelesaian sertifikasi dalam satu bulan. Sedangkan LPPOM, sebagai lembaga pemeriksa halal berpengalaman lebih dari tiga dekade, bertugas melakukan audit, pendampingan teknis, dan pembinaan kepada para penyelenggara dapur MBG agar seluruh bahan dan proses produksi sesuai dengan syariat Islam.
Sinergi ini menjadi pondasi penting dalam membangun ekosistem MBG yang tidak hanya bergizi, tetapi juga membawa keberkahan. Kolaborasi lintas lembaga memastikan bahwa percepatan tidak berarti pengurangan kualitas, melainkan penyederhanaan proses tanpa mengabaikan prinsip halal yang ketat. Dalam implementasinya, pemerintah daerah dan sekolah turut menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan, memastikan setiap anak yang menerima makanan dari program MBG mendapatkan sajian yang aman, sehat, dan halal.
Manfaat Sinergi Tiga Lembaga
Lebih dari sekadar pemenuhan gizi, integrasi antara gizi dan halal dalam program MBG juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Melalui proses sertifikasi halal, banyak pelaku UMKM pangan dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG) dapat naik kelas dan menjadi bagian dari rantai pasok pangan nasional yang lebih kuat dan terpercaya. Sinergi BGN, BPJPH, dan LPH LPPOM juga membantu membangun citra positif MBG di mata masyarakat, bahwa program ini dijalankan secara profesional dan sesuai prinsip keberlanjutan.
Prof. Aida menegaskan bahwa integrasi gizi dan halal adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. “Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar memberi makan, tetapi memastikan setiap suapan membawa nilai gizi, kebersihan, dan keberkahan,” ungkapnya. Visi ini sejalan dengan target Indonesia Emas 2045, di mana generasi penerus diharapkan tumbuh sehat, cerdas, dan berakhlak mulia.
Data terbaru dari BGN menunjukkan bahwa hingga saat ini terdapat 30.000 mitra yang tergabung dalam portal BGN. Dari jumlah tersebut, 11.504 mitra telah lolos verifikasi, sementara sisanya masih dalam proses. Target akhir tahun 2025 adalah 25.400 mitra di daerah aglomerasi dan 6.000 SPPG di daerah terpencil, dengan total penerima manfaat program mencapai 82,9 juta orang. Skala program yang masif ini menegaskan perlunya sistem yang efisien, terstandar, dan terpercaya—dan di sinilah peran sertifikasi halal menjadi sangat penting.
Untuk mendukung proses edukasi dan pendampingan, LPH LPPOM juga memperkenalkan program “Halal On 30”, yaitu sesi pembelajaran singkat berdurasi 30 menit yang menjelaskan alur sertifikasi halal secara praktis dan mudah dipahami. Program daring ini dapat diakses melalui tautan bit.ly/HalalOn30, dan menjadi solusi efektif untuk membantu pelaku program MBG memahami langkah-langkah sertifikasi dengan cepat dan tepat.
Melalui percepatan sertifikasi halal yang solid dan sinergi lintas lembaga, pemerintah optimistis ekosistem Makan Bergizi Gratis dapat berjalan semakin terarah, transparan, dan berkualitas. Seperti pesan penutup Prof. Aida yang menggugah semangat kolaborasi seluruh pihak: “Mari wujudkan Ekosistem MBG Halal dan Bergizi untuk Generasi Sehat Indonesia.” (YN)
