MUI melangsungkan Mukernas yanag ke-3 beberapa waktu lalu. Acara ini mengangkat tema “Meningkatkan Khidmat MUI, untuk Kemanusiaan, Kebangsaan, Keadilan, dan Kesejahteraan”. Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Ketua Umum MUI, KH. M Anwar Iskandar hadir membuka acara ini.
Dilansir dari mui.or.id, Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), K.H. Ma’ruf Amin mendorong perkhidmatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) senantiasa selalu ditingkatkan. Perkhidmatan ini meliputi tiga aspek yaitu umat, bangsa, dan kemanusiaan. Seluruh aspek perlu diperhatikan oleh MUI secara serius.
“Terkait dengan umat, khidmah MUI hadir dalam menjaga persatuan dan kesatuan umat. Belakangan persatuan umat sudah mulai terasa terganggu tapi perlu dicatat bukan berarti menyeragamkan, perbedaan harus tetap ada dan kita rawat,” kata Kiai Ma’ruf dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) MUI yang ke-3 pada 1-3 Desember 2023 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta.
Pada Mukernas MUI yang mengusung tema dengan tema “Meningkatkan Khidmat MUI, untuk Kemanusiaan, Kebangsaan, Keadilan, dan Kesejahteraan”, Wapres menegaskan perbedaan harus ditoleransi. Sedangkan penyimpangan harus diamputasi. Sebab keduanya berbeda dan harus disikapi dengan langkah yang berbeda pula.
Dalam konteks keumatan, Kiai Ma’ruf juga mendorong harus adanya pemberdayaan ekonomi umat. Dia menyoroti pentingnya eksistensi ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi umat Islam.
“Pengembangan ekonomi syariah sejalan lurus dengan pengukuhan ekonomi umat kita. Dalam beberapa forum nasional maupun internasional saya selalu menawarkan agar ekonomi syariah semakin masif perkembangannya,” beber dia.
Menurut Kiai Ma’ruf, setiap muslim harus memahami bahwa wilayah halal adalah perkara global, bukan sebatas internal umat Islam semata. Sebab, Allah menyerukan dalam Al-Quran tentang mengkonsumsi makanan yang halal adalah bagi manusia secara general, tidak hanya diperuntukkan bagi orang yang beriman saja.
“Jadi wajar apabila kehalalan menjadi isu global. Karena makanan halal adalah good food bagi manusia. Begitu pula makanan yang dikonsumsi terdapat konsekuensi sendiri dari sisi kesehatan bagi manusia,” jelasnya.
Berkaitan dengan hal ini, LPPOM MUI turut mendorong Indonesia ke kancah global melalui sertifikasi halal. Guna memperluas pasar internasional, LPPOM MUI telah membuka empat kantor perwakilan di China, Taiwan, dan Korea.
Selain itu, LPPOM MUI juga telah memperoleh Sertifikat Akreditasi SNI ISO / IEC 17025: 2008 untuk Laboratorium Halal pada 2016 dan SNI ISO / IEC 17065: 2012 untuk Lembaga Sertifikasi Halal pada 2018. Melalui KAN, LPPOM MUI juga telah diakui lembaga sertifikasi halal luar negeri, Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) pada standar UAE 2055:2-2016. Sertifikat ini telah selesai diperpanjang pada 3 Agustus 2021 lalu.
Dengan adanya akreditasi ini, LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) pertama dan terpercaya di Indonesia telah membuktikan kredibilitasnya baik di tingkat nasional maupun internasional serta turut mendukung pelaku usaha Indonesia untuk memperluas pasar ke United Arab Emirates (UAE).
Sementara itu, Ketua Umum MUI, KH. M Anwar Iskandar menyampaikan istilah khidmah yang digunakan oleh MUI hakikatnya peran ulama adalah melayani umat dengan kasih sayang. Pelayanan atau khidmah tersebut sebagai upaya menjembatani umat meningkatkan kualitasnya.
“Peran ulama terkait pengkhidmatan umat meliputi pendidikan, kesehatan, dan persatuan. Tujuannya adalah semata-mata untuk mewujudkan kemakmuran yang merupakan esensi kehidupan kita,” kata Kiai Anwar dalam sambutannya.
Menurut dia, tingkat kesejahteraan umat Islam di Indonesia saat ini belum berbanding lurus dengan kesejahteraan ekonomi, pendidikan, dan berbagai aspek lainnya. Kiai Anwar menegaskan, hal ini menjadi tantangan bagi MUI dalam meningkatkan kesejahteraan umat dalam pengkhidmatannya.
Selain itu, dia juga menyoroti perihal isu kemanusiaan yang akhir-akhir ini mencuat, khususnya perihal Palestina dan Israel. Merespons peristiwa tersebut, Kiai Anwar mengajak untuk memberikan perhatian terhadap pelanggaran kemanusiaan yang dialami oleh masyarakat Palestina.
Mukernas III MUI 2023 ini turut dihadiri oleh segenap pengurus MUI mulai dari Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan Harian, hingga pengurus Komisi, Badan, dan Lembaga (KBL), termasuk LPPOM MUI serta perwakilan dari berbagai ormas.
Lebih lanjut, dalam kegiatan tersebut juga terdapat penyerahan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dari badan sertifikasi Worldwide Quality Assurance. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman MUI dan BAZNAS. (***)
Sumber : https://mui.or.id/
