Sertifikasi Halal Kosmetik: 5 Kunci Aman Formula, Supplier, dan Dokumen

Sertifikasi halal kosmetik semula harus beres paling lambat 17 Oktober 2026. Tetapi ada pengumuman baru di tenggat waktu akhir. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengumumkan perpanjangan penahapan wajib halal melalui PP perubahan atas PP 42/2024, dan kosmetik masuk daftar yang kini diberi waktu sampai 17 Oktober 2028. Kabar ini melegakan, tapi juga bisa jadi ‘jebakan’ bagi siapa pun yang menunda sertifikasi halal kosmetik.

Artikel ini membahas apa yang sebenarnya berubah pada jadwal sertifikasi halal kosmetik, lalu masuk ke tiga hal yang paling sering membuat pengajuan tertahan, seperti formula, supplier bahan, dan dokumen. Ada juga catatan khusus untuk pemilik merek yang memakai jasa maklon.

Apakah sertifikasi halal kosmetik masih wajib setelah perpanjangan ke 2028?

Ya, kewajibannya tetap ada; yang bergeser hanya batas waktunya. Berdasarkan pengumuman pemerintah 17 Oktober 2026, kosmetik bersama obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik mendapat masa penahapan sampai 17 Oktober 2028. Nomor PP perubahannya belum diumumkan dan aturan turunannya masih menyusul, jadi pelaku usaha sebaiknya memantau pengumuman resmi BPJPH sebelum menyusun ulang rencana sertifikasi halal kosmetik.

Rincian kategori yang diperpanjang dilaporkan Liputan6 dan detikFinance. Ringkasnya seperti ini:

Perlu dicatat, BPJPH sebelumnya mengelompokkan kosmetik pada KBLI 20232, “Kosmetik untuk manusia termasuk pasta gigi”. Artinya pasta gigi, sabun wajah, dan deodoran ikut dalam satu kelompok kewajiban sertifikasi halal kosmetik yang sama.

Kenapa dua tahun itu terasa lebih pendek bagi produsen kosmetik

Data BPJPH per Mei 2025 mencatat 81.343 produk kosmetik dalam negeri dan 7.558 produk kosmetik luar negeri sudah bersertifikat halal. Merek-merek itu sudah lebih dulu memakai logo halal di rak toko, dan konsumen memperhatikannya. Menunda sertifikasi halal kosmetik sampai 2028 berarti Anda keluar dari kompetisi. Produk Anda bisa tenggelam di pasar.

Persoalan teknis sertifikasi halal kosmetik juga nyata. Kalau satu bahan harus diganti, Anda perlu menguji ulang stabilitas, kompatibilitas kemasan, dan kadang klaim produk. Proses itu bisa makan waktu berbulan-bulan, belum termasuk antrean pemeriksaan ketika ribuan merek lain mendaftar di tahun terakhir. Direktur Utama LPPOM Muti Arintawati sudah mengingatkan, “Kami juga mengimbau pelaku usaha untuk tidak menunggu hingga mendekati batas waktu,” seperti dikutip tvOne News.

Kunci 1: Formula, tempat titik kritis sertifikasi halal kosmetik berawal

Auditor tidak menilai produk jadi dari tampilannya; mereka menelusuri setiap bahan dalam formula. LPH LPPOM menyebut titik kritis kosmetik mencakup bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, kemasan, pelumas, serta sanitizer dan media validasi pencucian yang kontak dengan bahan, fasilitas, atau produk. Daftar lengkapnya ada di artikel LPPOM tentang titik kritis halal kosmetik.

Bahan turunan hewan

Kolagen dan gelatin bisa berasal dari kulit babi, sapi, atau ikan. Keratin bisa diekstrak dari bulu unggas, wol, atau rambut. Plasenta perlu perhatian khusus karena Kepkaban 20/2023 melarang bahan dari bagian tubuh manusia, sementara plasenta hewan tetap harus jelas jenis hewan dan cara penyembelihannya. Untuk bahan seperti ini, sertifikat halal dari produsen bahan hampir selalu diminta.

Turunan lemak dan minyak

Ini kelompok yang paling sering terlewat karena namanya terdengar “kimia”. Gliserin bisa dibuat dari minyak nabati, lemak hewani, atau proses sintetis. Asam stearat, setil alkohol, dan banyak emulsifier juga punya kemungkinan asal yang sama. Label “vegetable grade” di katalog belum tentu cukup; yang dihitung auditor adalah dokumen pendukungnya.

Alkohol dan etanol

Kepkaban 20/2023 mengatur penggunaan alkohol atau etanol secara rinci. Poin praktisnya, sumber etanol harus tercatat jelas dalam dokumen pemasok, karena etanol dari industri minuman keras diperlakukan berbeda dari etanol hasil industri non-khamr.

Klaim waterproof dan air wudhu

Mulyorini Rahayuningsih Hilwan dari Halal Audit Quality Board LPPOM mengingatkan bahwa kosmetik waterproof perlu diperhatikan agar tidak menghalangi air wudhu. Laboratorium LPPOM yang terakreditasi ISO 17025 menyediakan uji daya tembus air untuk kebutuhan ini, layanannya bisa dicek di lablppom.com.

Bahan nabati murni umumnya masuk daftar tidak kritis (positive list). Tetapi Mulyorini juga menegaskan bahwa bahan penolong dalam pengolahannya tetap harus dipastikan bebas najis. Ekstrak lidah buaya yang diproses memakai pelarut atau carrier yang tidak jelas tetap bisa jadi masalah.

Kunci 2: Syarat supplier bahan kosmetik halal

Dalam sertifikasi halal kosmetik, formula yang rapi akan tetap tersangkut kalau pemasoknya tidak bisa memberikan bukti. Metrizal Buchari, Koordinator Auditor Halal Internal PT Gondowangi, menyebut empat jenis dokumen yang biasa dipakai untuk memastikan kehalalan bahan: sertifikat halal, Material Safety Data Sheet (MSDS), Certificate of Analysis (CoA), dan surat pernyataan bebas babi. Mana yang cukup untuk bahan tertentu bergantung pada tingkat kekritisan bahannya.

Cara kerja yang efektif biasanya dimulai dari matriks bahan. Buat satu tabel berisi nama bahan, kode internal, nama dagang, produsen asli (bukan hanya distributor), negara asal, status kritis, jenis dokumen yang dimiliki, dan tanggal kedaluwarsa dokumen. Distributor sering mengganti sumber tanpa memberi tahu, jadi kolom produsen asli itu penting.

Beberapa hal yang patut Anda tanyakan ke setiap pemasok bahan kritis:

• Apakah bahan sudah bersertifikat halal, dan lembaga mana yang menerbitkannya? Untuk bahan impor, pastikan lembaganya diakui di Indonesia.
• Siapa produsen sebenarnya, dan apakah lokasi pabriknya sama dengan yang tertera di sertifikat?
• Apakah fasilitas produksinya juga dipakai untuk bahan dari babi?
• Kalau sumber bahan berganti, berapa lama pemberitahuannya akan sampai ke tim Anda?

Pemasok yang tidak bisa menjawab pertanyaan keempat sebaiknya masuk daftar pantauan. Penggantian bahan diam-diam adalah salah satu penyebab produk yang sudah bersertifikat bisa bermasalah saat pemantauan berikutnya. Untuk strategi menghadapi pemasok yang belum siap, simak juga panduan rantai pasok halal.

Kunci 3: Kemasan ikut dihitung

Kriteria Bahan dalam Kepkaban 20/2023 secara tegas memasukkan kemasan yang kontak langsung dengan produk. Corporate Secretary LPH LPPOM Raafqi Ranasasmita menyebut kemasan bisa mengandung bahan kritis seperti tallow atau lemak olahan. Untuk kosmetik, ini berlaku pada tube, botol, pompa, dan aplikator yang menyentuh isi.

Kunci 4: Skema maklon kosmetik halal

Banyak merek kosmetik lokal tidak punya pabrik sendiri. Dalam skema maklon, formula dan produksi berada di tangan pabrik, sedangkan nama merek dan izin edar sering kali milik Anda. Di sinilah tanggung jawab gampang kabur.

Beberapa hal yang sebaiknya disepakati sejak awal dengan pabrik maklon:

1. Siapa yang mendaftar sertifikasi halal dan atas nama siapa sertifikat terbit. Skema yang tepat bergantung pada kontrak dan struktur usaha, jadi konfirmasikan ke LPH LPPOM sebelum mendaftar.
2. Apakah pabrik maklon sudah menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan punya penyelia halal.
3. Akses Anda ke dokumen bahan. Tanpa akses, Anda tidak bisa menjawab pertanyaan auditor tentang produk Anda sendiri.
4. Kewajiban pabrik memberi tahu Anda sebelum mengganti bahan atau pemasok.

Kalau pabrik maklon menolak membuka dokumen bahan dengan alasan rahasia formula, minta mereka menunjukkannya langsung kepada auditor. Itu jalan tengah yang wajar, menjaga kerahasiaan, dan tidak menghambat sertifikasi halal kosmetik merek Anda.

Kunci 5: Dokumen sertifikasi halal kosmetik yang perlu disiapkan

Berdasarkan panduan pendaftaran di laman LPH LPPOM, berkas dasar yang diminta mencakup data pelaku usaha, NIB, daftar produk, daftar bahan beserta pemasoknya, alur proses produksi, foto fasilitas, dokumen CPA bila ada bahan atau produk impor, dan sampel bila perlu uji laboratorium.

Di luar berkas itu, Anda perlu menyusun dokumen SJPH. Kepkaban 20/2023 menetapkan lima kriteria: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. PP 42/2024 Pasal 50 juga mewajibkan setiap perusahaan memiliki penyelia halal yang beragama Islam, memahami syariat kehalalan, dan bersertifikat kompetensi. Daftar berkas yang lebih rinci untuk skala perusahaan dapat ditanyakan di daftar.halalmui.org

Satu hal yang sering terlupa dalam sertifikasi halal kosmetik adalah nama dan bentuk produk. Kriteria Produk melarang nama, bentuk, atau profil sensori yang mengarah pada hal haram. Varian lipstik bernama minuman beralkohol, misalnya, bisa memicu pertanyaan saat audit.

Berapa lama proses sertifikasi halal kosmetik di LPH LPPOM?

Dalam kondisi dokumen lengkap, LPPOM mencatat rata-rata 15 sampai 45 hari kerja. Rinciannya menurut penjelasan tarif dan waktu LPPOM:

Yang paling sering membuat sertifikasi halal kosmetik molor bukan tahap birokrasinya, melainkan dokumen bahan yang belum lengkap saat audit berlangsung.

Mengenal LPH LPPOM sebagai lembaga pemeriksa

LPH LPPOM adalah lembaga pemeriksa halal yang didirikan Majelis Ulama Indonesia pada 6 Januari 1989 dan menerbitkan sertifikat halal MUI pertama pada 1994. LPPOM menyusun standar sistem jaminan halal HAS 23000, laboratoriumnya terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2015 sejak 2016, dan lembaganya memperoleh sertifikat akreditasi LPH dari BPJPH pada 2024. Saat ini lembaga tersebut didukung lebih dari 700 auditor dan telah melayani lebih dari 77.000 perusahaan di 70 negara, menurut laman resmi LPPOM.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah kosmetik impor juga wajib bersertifikat halal?

Ya. BPJPH mencatat ribuan produk kosmetik luar negeri sudah bersertifikat halal. Untuk produk impor, dokumen CPA dan pengakuan lembaga halal negara asal ikut diperiksa.

Apakah semua bahan dalam sertifikasi halal kosmetik harus bersertifikat halal?

Tidak semua. Kepkaban 20/2023 mewajibkan bahan bersertifikat halal kecuali bahan yang dikecualikan, misalnya sebagian bahan nabati dan mineral dalam positive list. Bahan kritis seperti turunan lemak dan protein hewani hampir selalu butuh bukti.

Apakah merek maklon bisa mendaftar sendiri?

Bisa, tergantung struktur usaha dan kontrak dengan pabrik. Pastikan pabrik maklon menerapkan SJPH dan Anda punya akses ke dokumen bahan. Konsultasikan skemanya sebelum mendaftar.

Apakah kosmetik yang tidak halal dilarang dijual?

Produk yang berasal dari bahan tidak halal tidak dilarang beredar, tetapi wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Produk yang belum bersertifikat setelah tenggat berakhir bisa terkena sanksi sesuai Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2026, mulai dari teguran tertulis sampai penarikan barang.

Mulai dari satu SKU, bukan seluruh katalog

Masih ragu bahan mana di formula Anda yang masuk kategori kritis? Siapkan daftar SKU prioritas, daftar bahan per formula, dan nama pemasok masing-masing, lalu daftarkan melalui daftar.halalmui.org atau tanyakan dulu ke Call Center 14056 dan WhatsApp 0811-1148-696. Tim LPPOM akan membantu memetakan bahan yang perlu dokumen tambahan, sehingga Anda tahu sejak awal SKU mana yang siap diajukan dan mana yang perlu ditangani lebih dulu. Daftar bahan yang belum lengkap pun sudah cukup untuk memulai percakapan.

Menyelesaikan reformulasi satu bahan hari ini jauh lebih ringan daripada menarik produk dari rak ketika 2028 tiba.

Referensi

• Liputan6: Sertifikasi Halal Diundur hingga 2028, Ini Daftar Produk yang Dapat Pelonggaran
• detikFinance: Kewajiban Sertifikasi Halal Diundur Jadi Oktober 2028
• BPJPH: Produk Kosmetik Wajib Bersertifikat Halal pada Oktober 2026
• tvOne News: Wajib Halal Diundur hingga 2028, Pelaku Usaha Jangan Tunda Sertifikasi
• Keputusan Kepala BPJPH Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kriteria SJPH (PDF)