Pemerintah mulai fokus membangun ekosistem halal di Indonesia. Hal ini terbukti dari terbentuknya beberapa Kawasan Industri Halal (KIH) di beberapa daerah. Tak hanya itu, Kawasan Kuliner Halal (KKH) di berbagai kota di Indonesia juga mulai bermunculan. Kota mana saja? Adakah daerah Anda termasuk di dalamnya?
Kawasan Kuliner Halal Kauman, Kota Solo
Di Kota Solo, salah satu kampung yang sedang digerakkan untuk menjadi pilot project wisata kuliner halal adalah Kampung Kauman. Selama ini Kampung Kauman Solo dikenal sebagai sentra produksi batik. Di sekeliling kawasan tersebut juga telah dilengkapi sarana pendukung pariwisata seperti hotel dan tempat penjualan oleh-oleh berupa makanan khas Solo.
Grand launching KKH Kota Solo telah dilakukan pada 8 Januari 2022 lalu dengan menyelenggarakan Festival Kuliner Halal Kauman Solo. Festival tersebut diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Solo bekerja sama dengan Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Surakarta didukung oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) serta pihak terkait lainnya.
“Agenda ini merupakan tindak lanjut dari program pelatihan peningkatan capacity building untuk para pelaku UMKM serta menjadi bagian dari program pengembangan kawasan kuliner halal di Kampung Kauman Solo,” kata Kepala Bank Indonesia Solo, Nugroho Joko Prastowo.
Nugroho menjelaskan bahwa program KKH Kota Solo diselenggarakan dalam rangka mendukung pencanangan Kampung Batik Kauman Solo sebagai kawasan kuliner halal. Pihaknya menilai, inisiatif ini menjadi bagian dari sarana untuk menstimulasi kembali gairah UMKM kuliner di Solo yang sempat terpuruk akibat pandemi, mengingat kuliner menjadi sektor yang berkontribusi besar yaitu 40% bagi pengembangan ekonomi kreatif di Solo.
Oleh karena itu, Nogroho berharap program ini dapat mempopulerkan berbagai kuliner khas Solo sehingga berdampak bagi penguatan aktivitas ekonomi kreatif yang disumbang melalui berbagai kreasi produk kuliner halal.
Ketua Umum MES Surakarta, Ibrahim Fatwa Wijaya mengatakan, pihaknya mendorong gerakan kampanye makanan halal di Kauman Solo serta siap berkontribusi dalam membantu upaya sosialisasi dan pemasaran melalui e-commerce atau marketplace. Hal tersebut sebagai ikhtiar bersama agar pelaku UMKM lokal dapat naik kelas sehingga dapat merambah pasar nasional dan menjadi eksportir produk kuliner halal dunia.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Kampung Kauman Solo, Gunawan Wibisono mengungkapkan bahwa pihaknya terus bergerak untuk ikut mengkampanyekan UMKM kuliner halal bersama Pemkot Surakarta, BI Solo, serta MES dan BSI agar peningkatan kapasitas UMKM di Kampung Kauman Solo dapat didorong secara masif.
Kuliner Halal Tamansari Kota Bandung
Untuk memberikan rasa nyaman dan aman terutama bagi para wisatawan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menginisiasi pengembangan zona kuliner halal. Kegiatan itu merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Bandung.
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan, pihaknya berharap zona kuliner halal dapat meningkatkan perekonomian dan pariwisata Kota Bandung. “Zona wisata halal bukanlah perkara baru jika berkaca pada negara-negara lain. Sudah banyak negara menyediakan fasilitas seperti ini bagi wisatawan yang mencari makanan halal,” ujarnya.
Menurut Yana, halal bukan hanya untuk wisatawan muslim, tapi juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Maka itu, jangan sampai stigmanya itu Bandung cuma buat muslim saja. Bagi siapapun boleh datang ke zona wisata halal, seperti di beberapa titik sentra PKL kuliner.
Kawasan Kuliner Halal Kota Bandung berlokasi di Tamansari dan sekitarnya yang diperuntukkan sebagai zona wisata halal yang terintegrasi. Di kawasan Tamansari dan sekitarnya banyak sekali potensi wisata yang bisa jadi jalur wisata. Selain itu, dekat juga dengan Masjid Salman ITB, dan beberapa tempat belanja lainnya.
Kawasan Kuliner Halal Matraman, Jakarta Pusat
Di Jakarta, KKH ditempatkan di daerah Matraman, Jakarta Pusat, tepatnya di dekat Masjid Matraman yang penuh sejarah. Dimotori oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kawasan ini akan menjadi destinasi wisata kuliner halal di Kota Jakarta yang akan melibatkan 42 pelaku UMKM.
Ketua Bazis DKI Jakarta Dr. H. Ahmad Abubakar menyampaikan, pelibatan UMKM ini penting, karena akan memberikan dampak positif dalam membangun perekonomian masyarakat. “Kawasan kuliner halal ini diharapkan akan menjadi daya tarik warga untuk berkunjung, karena menyajikan makanan dan minuman yang halal,” kata Ahmad Abubakar seperti dikutip Republika.
Dalam rangka persiapan menjadi kawasan halal, seluruh UMKM yang akan menawarkan produknya di area tersebut, dikatakan telah mendapatkan bimbingan teknis sertifikasi halal yang diberikan oleh LPPOM MUI. Kegiatan pelatihan sertifikasi halal ini tujuannya untuk membimbing dan membina para UMKM agar mereka dapat mengikuti regulasi sehubungan dengan kehalalan produk yang dipasarkan.
Sebelumnya, menyusul diterbitkannya Peraturan Gubernur DKI tentang halal, Jakarta juga merintis kawasan kuliner halal di kawasan tugu Monumen Nasional. Saat itu ada sekitar 118 pelaku usaha di Taman Monas yang telah memiliki sertifikat halal MUI.
Namun sejalan dengan program revitalisasi kawasan Monas oleh Pemprof DKI, keberadaan kawasan halal di Monas nyaris tak terdengar, dan kini muncul konsep yang sama di kawasan Masjid Agung Matraman, Jakarta Timur.
Kawasan Kuliner Halal Sempur, Kota Bogor
Bogor yang selama ini dikenal sebagai destinasi wisata alam dan kuliner, telah menggagas pembentukan KKH di daerah Sempur, di tengah kota Bogor. Para Pedagang kaki lima (PKL) yang kerap berjualan di kawasan Lapangan Sempur, menjadi bidikan Dinas Perekonomian dan UMKM Kota Bogor. Mereka difasilitasi untuk mengurus sertifikasi halal, dan ditata ulang di lahan yang sudah disiapkan pemerintah setempat.
Menurut data yang dirilis Dinas Perekonomian dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro Kota Bogor, pada tahap awal ada sebanyak 25 pedagang kuliner yang akan dipindahkan ke KKH. Lokasi yang akan dibangun itu merupakan zona PKL bagi para pedagang yang sudah lama menjajakan dagangan mereka di kawasan tersebut.
Di Kota Bogor sendiri, setidaknya ada 10.000 PKL yang keberadaannya harus ditata. Menurut Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mereka harus diberi tempat dan ditata agar menarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Bogor.
Dalam proyek KKH tersebut pemerintah Kota Bogor bertugas menyediakan lahan dan menentukan pedagang yang dinilai memenuhi syarat untuk menempati KKH. Perbankan bertugas membiayai pembangunan, menyalurkan modal bagi pedagang, memperkuat sistem pengelolaan agar kuliner yang dijajakan berkualitas prima, higienis, halal, dan berharga jual rasional atau tidak kemahalan.
Dengan penataan KKH, Bima Arya berharap lapangan Sempur tidak hanya digunakan sebagai kawasan olahraga, tapi pusat kuliner halal bagi masyarakat Bogor maupun pendatang. Bogor meneguhkan dirinya sebagai kota yang ramah terhadap makanan halal. (***)
