Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa halal kini menjadi nilai ekonomi global yang menentukan kepercayaan, loyalitas, dan daya saing. Menjelang wajibnya sertifikat halal BPJPH 2026, UMKM perlu melihat halal bukan hanya sebagai regulasi, tetapi peluang besar memasuki pasar dunia.
Industri halal dunia kini memasuki fase yang semakin matang dan strategis. Tidak lagi dipandang sekadar simbol religius, halal bergeser menjadi standar kualitas global. Perubahan besar ini digambarkan dengan sangat tegas oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan. Ia memulai perspektifnya dengan kalimat yang kuat: “Halal is customer satisfaction. Halal is loyalty program.” Dengan kata lain, halal telah menjadi bahasa universal untuk pelayanan, kualitas, dan kepercayaan.
Untuk memahami besarnya potensi halal di tingkat global, ia menyoroti tiga negara yang saat ini menjadi motor ekonomi dunia: China, Brazil, dan Amerika. Lalu muncul pertanyaan penting darinya: “Negara mana yang paling concern dengan halal? Mana yang pendapatannya paling banyak berasal dari produk halal? Negara mana yang memiliki ekspor halal tertinggi?” Data yang disampaikannya cukup mengejutkan: China mencatat 20,8 M USD, disusul Brazil 20 M USD, dan Amerika 19,5 M USD. Ia kemudian bertanya, “Apa tidak melihat korelasinya?”
Pandangan negara-negara besar terhadap halal pun beragam namun senada dalam satu hal: halal adalah nilai strategis. Amerika memandang bahwa “Halal is symbol of health.” Korea menilai “Halal is double clean.” China melihatnya sebagai peluang ekonomi, “Halal is good economic.” Sementara Inggris memasukkannya dalam narasi keberlanjutan, “halal is going back to green, halal is save the world.”
Haikal Hasan juga menceritakan pengalamannya mengunjungi sebuah peternakan sapi ultra modern di Moscow, Rusia, yang mampu memproses 6.000 ekor per hari. Rumah Potong Hewan (RPH) tersebut begitu bersih dan modern, dan ia pun bertanya bagaimana mereka memisahkan produk halal dan non-halal. Jawabannya lebih maju dari dugaan: “Sejak kami mendirikan RPH ini, kami tidak pernah memproduksi non-halal meat. Seluruhnya adalah halal meat. Halal is for everyone. Kalau saya produksi daging halal maka seluruh negara dapat menerima produk saya, termasuk negara-negara mayoritas muslim.”
Contoh tersebut menunjukkan bahwa negara-negara non-muslim pun melihat halal sebagai strategi ekspor yang memungkinkan mereka menembus pasar global tanpa batas. Karena itu, Haikal Hasan mempertanyakan mengapa Indonesia belum mendefinisikan halal seperti negara-negara yang sudah lebih dulu menjadikannya fondasi ekonomi.
Menurutnya, kita harus berhenti memandang halal sebagai ranah agama semata. “Halal itu ekonomi. Saat ini, halal menjadi mandatory. Maka, halal harus menjadi lifestyle.” Tidak heran jika banyak negara luar begitu antusias terhadap halal, sebab sebagaimana ia tegaskan, “Karena mereka tau siapa pun yang pegang halal akan menguasai dunia.”
Momentum itu kini ada di depan mata. Tahun 2026 akan menjadi tonggak penting ketika makanan, minuman, obat, kosmetik, tekstil, dan barang gunaan resmi wajib bersertifikat halal. Selain sebagai kepatuhan regulasi, standar halal modern juga menuntut transparency, traceability and trustability. Tiga pilar kepercayaan tersebut yang menjadi ciri industri global saat ini.
Di tengah semangat pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM hadir dengan berbagai program literasi dan pendampingan untuk memperkuat pemahaman pelaku usaha. Berbagai kegiatan seperti webinar, seminar di pameran, serta program literasi diperluas demi membantu UMKM memahami alur sertifikasi halal BPJPH dengan lebih sederhana. UMKM membutuhkan jalur yang mudah diikuti, sehingga LPH LPPOM merancang program yang benar-benar praktis.
Salah satu inisiatif tersebut adalah program “Pengenalan Sertifikasi Halal”, yaitu kelas daring yang memberikan panduan langkah demi langkah secara mudah. Program ini tersedia di https://halalmui.org/pengenalan-sertifikasi-halal/ yang menjadi solusi efektif bagi pelaku usaha yang ingin memastikan produknya memenuhi standar halal tanpa mengorbankan efisiensi, terutama menjelang kewajiban sertifikasi halal 2026. Pada akhirnya, pesan Haikal Hasan sangat jelas: halal bukan lagi sekadar label, tetapi ekonomi. Tidak hanya untuk konsumen muslim, tetapi untuk seluruh dunia. Dengan kesiapan UMKM, dukungan LPH seperti LPPOM, dan regulasi BPJPH, Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin panggung halal global. (YN)
