Yunita Nurrohmani

LPH LPPOM mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penipuan pembayaran Sertifikasi Halal melalui pengiriman kode billing yang tidak resmi. Pastikan selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi LPH LPPOM dan BPJPH. Lembaga Pemeriksa Halal LPPOM (LPH LPPOM) mengimbau seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya upaya penipuan yang mengatasnamakan proses pembayaran Sertifikasi Halal (SH). […]

Sertifikat halal BPJPH kini wajib bagi industri alat kesehatan sesuai PP No. 42/2024. Mulai 2026, alat kesehatan kelas A wajib halal demi kepatuhan regulasi, perlindungan konsumen, dan jaminan keamanan produk , bebas bahan haram, serta sesuai syariat. Artikel ini membahas titik kritis kehalalan alat kesehatan dan dukungan LPPOM dalam proses sertifikasi.  Sertifikasi halal alat kesehatan

Sertifikasi halal untuk obat dan kosmetik kini menjadi kunci bersaing, bukan hanya di pasar lokal, tetapi juga internasional. Dengan regulasi halal 2026, produk Indonesia berpeluang menembus pasar global yang kian selektif terhadap kehalalan. Bagaimana mengurus sertifikat halal BPJPH sehingga mudah dan cepat? Berikut pemaparan Nurul Fajrina, Business Development Manager dan auditor di LPH LPPOM dalam

Dengan dukungan laboratorium LPPOM MUI, pelaku usaha kini dapat merasakan manfaat sertifikasi halal BPJPH yang lebih cepat dan mudah. Keandalan lab halal ini terbukti dalam berbagai riset pengujian, mulai dari analisis DNA hingga penentuan batas etanol, yang semuanya bertujuan memastikan produk benar-benar memenuhi standar halal. Posisi strategis ini membawa LPPOM ke panggung internasional sebagai representasi

Dalam upaya mendukung pengembangan pelaku UMKM di Kota Semarang, LPH LPPOM Jawa Tengah bersama Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang disertai dengan bimbingan teknis (bimtek) sertifikasi halal. Kesepakatan ini mencakup layanan persiapan audit, pemeriksaan kehalalan produk, hingga peningkatan pemahaman UMKM terkait penerapan SJPH.  Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan