Chairunnisa Nadha

Bogor (30/6). Sempat pesimis dengan target pemerintah yang menargetkan 10 juta produk bersertifikat halal di tahun ini, akhirnya yakin target tersebut tercapai dengan melihat kesiapan LPPOM MUI dan keberadaannya yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia. Muhammad Yuga Purnama, mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta mengungkapkan hal tersebut saat berkunjung ke Gedung Global Halal Centre

Oleh: Ir. Hendra Utama, MM Auditor Senior LPPOM MUI Dalam proses sertifikasi halal di Indonesia, secara internal perusahaan harus memastikan penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH). Ada 11 kriteria yang harus dipenuhi dan tiga diantaranya menyangkut hal substansial, yakni bahan, fasilitas produksi, dan produk. Kriteria lainnya berkaitan dengan penerapan prosedur yang akan menjamin tiga kriteria substantif

Kini, halal telah menjadi perhatian non-muslim. Hal ini bukan dikarenakan alasan sektarian, melainkan pemahaman atas kebutuhan konsumen. Salah satunya terlihat dari penyediaan opsi moslem meal pada hamper seluruh maskapai internasional. Tentunya, potensi ini perlu didorong melalui berbagai kampanye halal dengan dukungan political will pemerintah. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Dr. H.M. Asrorun Ni’am Sholeh, M.A. menyampaikan hal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mulai diimplementasikan. Hal ini membuahkan banyak perubahan regulasi halal, sehingga seluruh pihak terkait perlu melakukan berbagai upaya penyesuaian, tak terkecuali Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Merespons hal tersebut, LPPOM MUI menyelenggarakan Rapat Koordinasi

Sertifikasi halal kini menjadi bentuk kepatuhan pelaku usaha atau perusahaan terhadap regulasi Jaminan Produk Halal yang berlaku. Di samping itu, adanya sertifikat halal dapat memberikan nilai tambah bagi produk. Hal ini karena setiap perusahaan yang telah bersertifikat halal wajib mengimplementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) atau yang saat ini dikenal dengan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Halal adalah peluang yang harus dikelola agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini ditegaskan Drs. H. Abdul Fatah, M.Si. (Wakil Gubernur Prov. Kep. Bangka Belitung), dalam acara webinar dengan tema Para Tokoh Bicara Prospek Halal Bangka Belitung (dalam Mendorong Percepatan Ekonomi Bangka Belitung) beberapa waktu lalu lalu. Abdul mengatakan bahwa kini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) sedang