Artikel & Berita Halal

LPPOM Hadir di SIAL Food & Drinks Indonesia, Dorong Akses Pasar Global melalui Sertifikasi Halal

Muhamad Zulkifly
Muhamad Zulkifly

Sertifikasi halal menjadi strategi penting untuk membangun kepercayaan konsumen dan memperluas pasar. Melalui SIAL Food & Drinks Indonesia 2026, LPPOM mengedukasi pelaku usaha tentang kesiapan sertifikasi halal BPJPH guna meningkatkan daya saing produk di pasar global.

JAKARTA — LPPOM turut mengambil bagian dalam SIAL Food & Drinks Indonesia 2026 melalui seminar bertajuk “Halal Market Access: Masuk Indonesia, Menembus Pasar Dunia”. Kegiatan yang diselenggarakan Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) sebagai mitra program halal SIAL Food & Drinks Indonesia 2026 ini berlangsung pada Jumat (6/11/2026) di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Strategic Key Account LPPOM, Yusdianti Febriani, membagikan wawasan mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnis dan memperluas akses pasar. Menurutnya, sertifikasi halal bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan investasi strategis untuk membangun kepercayaan konsumen, menata proses produksi, dan meningkatkan daya saing produk.

“Halal bukan sekadar kewajiban. Halal adalah investasi strategis untuk membuka pasar, membangun kepercayaan, dan membuat bisnis menjadi naik kelas,” ungkap Yusdianti.

Ia menjelaskan bahwa pelaku usaha perlu memahami regulasi Jaminan Produk Halal sebelum mengajukan sertifikasi. Landasan yang perlu diperhatikan antara lain Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, PP Nomor 42 Tahun 2024, serta penyesuaian masa penahapan kewajiban sertifikasi halal melalui PP Nomor 40 Tahun 2026.

Dalam ekosistem sertifikasi halal, BPJPH bertanggung jawab atas registrasi dan penerbitan sertifikat halal. Sementara itu, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), termasuk LPH LPPOM, melaksanakan pemeriksaan atau audit dan menyampaikan hasilnya. Adapun Komisi Fatwa MUI menetapkan status kehalalan produk melalui fatwa tertulis. Proses sertifikasi halal reguler mencakup persiapan, pendaftaran, pemeriksaan atau audit, penetapan kehalalan, hingga penerbitan sertifikat. Pemeriksaan oleh LPH atau auditor diperkirakan berlangsung 10–15 hari, di luar tahapan lainnya.

Yusdianti juga menekankan pentingnya kesiapan internal perusahaan. Setidaknya terdapat lima komponen yang perlu dipersiapkan, yaitu Penyelia Halal, Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), daftar bahan, daftar produk, serta dokumen legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Penyelia Halal bertugas mengawal pemenuhan kriteria halal, sedangkan SJPH memastikan konsistensi penerapannya melalui pengendalian bahan, proses produksi, serta pemantauan dan evaluasi.

“Persiapan sertifikasi halal sebaiknya dibangun dari dalam perusahaan, bukan baru dikerjakan ketika pengajuan dimulai. Daftar bahan, pemasok, dokumen pendukung, hingga alur produksi perlu dipetakan agar proses pemeriksaan berjalan lebih terstruktur,” jelasnya.

Kesiapan tersebut juga berlaku bagi perusahaan yang menggunakan bahan baku impor. Pelaku usaha perlu memastikan dokumen pendukung, termasuk sertifikat halal BPJPH atau sertifikat halal luar negeri yang diakui melalui skema Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (RSHLN). Aspek yang perlu diperhatikan meliputi lembaga penerbit, ruang lingkup produk, dan masa berlaku sertifikat sesuai ketentuan.

Untuk mendukung pelaku usaha, LPPOM menyediakan layanan konsultasi dan customer care, Halal Partner, webinar atau kelas edukasi, serta fasilitas laboratorium untuk pengujian halal, kualitas, keamanan pangan, higiene, dan sanitasi. Yusdianti turut memperkenalkan pengalaman LPPOM selama lebih dari 37 tahun dalam mendukung ekosistem halal, dengan jangkauan layanan di lebih dari 70 negara serta pengakuan dari lebih dari 40 lembaga halal.

Terkait pembiayaan, biaya sertifikasi halal mencakup biaya administrasi BPJPH dan pemeriksaan LPH. Biaya administrasi mengikuti ketentuan berdasarkan skala usaha yang tercermin dalam NIB berbasis risiko, sedangkan biaya pemeriksaan LPH dapat mencakup pemeriksaan, operasional, transportasi, serta pengujian laboratorium untuk produk tertentu.

Melalui partisipasinya dalam SIAL Food & Drinks Indonesia 2026, LPPOM mendorong pelaku usaha menjadikan sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi pengembangan bisnis jangka panjang. Terlebih bagi perusahaan yang menargetkan ekspor, pemahaman terhadap persyaratan halal di negara tujuan menjadi aspek penting agar produk yang dihasilkan dapat diterima di pasar internasional.

LPPOM berkomitmen untuk terus meningkatkan literasi halal dan mendampingi pelaku usaha melalui layanan pemeriksaan, edukasi, konsultasi, serta pengujian laboratorium. Dengan kesiapan halal yang dibangun secara menyeluruh, sertifikasi halal diharapkan tidak hanya menjadi pemenuhan regulasi, tetapi juga nilai tambah untuk memperkuat daya saing dan membuka peluang produk Indonesia menembus pasar global. (GI/Ed. YN)

Tags:

Food
Info
LPH
LPPOM MUI
News
Sertifikasi Halal
Update