Chairunnisa Nadha

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan proses sertifikasi produk halal bagi usaha mikro kecil (UMK) tidak akan dipungut biaya atau gratis. “Kalau tarif dinolkan,” katanya usai mengikuti rapat mengenai produk halal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Rabu (8/1/2020). Selain tarif nol, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga mengungkapkan pemerintah akan mempermudah proses

Sertifikasi halal yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) telah dimulai pada tahun 1989. Pada saat itu sertifikasi  halal dilakukan secara manual. Perusahaan mengumpulkan semua dokumen persyaratan dalam bentuk hard copy yang akan diajukan ke LPPOM MUI. LPPOM MUI kemudian melakukan pemeriksaan dan validasi berkas untuk selanjutnya dilakukan audit ke

Innalillahi wa Inna illaihi Roji’un.  Seluruh jajaran Direksi, Pengurus, Staf dan Auditor LPPOM MUI menyampaikan turut berbelasungkawa atas berpulangnya:  Prof. Dr. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag. Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Ketua PP Muhammadiyah (22 September 1956 – 2 Januari 2020) pada 02 Januari 2019,  Pukul: 23.47 WIB di Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta. Semoga husnul khotimah

JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan, kebutuhan sertifikat halal harus ditangani secara baik. Pasalnya menyangkut kepentingan masyarakat.  “Halal merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat, karena tidak bisa dipungkiri mayoritas konsumen di Indonesia adalah Muslim. Maka pemerintah dan pelaku usaha harus sama-sama proaktif,” ujar anggota YLKI Natali saat dihubungi Republika pada Ahad, (29/12). Pemerintah, lanjutnya,

Para pengusaha yang hendak mengurus sertifikat halal hendaknya mempersiapkan produknya agar sesuai dengan standar yang digunakan lembaga pemeriksa halal. Staf Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) Hartono mengatakan, pihaknya memberikan waktu hingga 17 Oktober 2024.  “Jadi jangan kita buru-buru, tapi produknya belum tentu halal, nanti percuma saat diuji LPH tidak lolos. Jadi

Jakarta – Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik & Hubungan Antar Lembaga, Gabungan Pengusaha Makanan & Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Rachmat Hidayat, mengatakan, sebelum menerapkan aturan wajib sertifikasi halal, pemerintah perlu membenahi beberapa aspek terlebih dahulu. Pertama, kesiapan auditor halal. Rachmat mengatakan, saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) belum mempersiapkan dengan baik jumlah auditor