Chairunnisa Nadha

Omnibus Law pada RUU Cipta Kerja merupakan niat baik pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi pembahasannya perlu dicermati lebih mendetil. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), halal harus menjadi filosofi dalam sebuah hukum. Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof. Dr. Suparji Ahmad melihat implementasi Omnibus Law pada […]

Omnibus Law pada RUU Cipta Kerja yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ternyata membuka celah bagi pelaku usaha untuk melakukan self declare atas kehalalan produknya.  Menurut Pakar Hukum Universitas Krisna Dwipayana Tarumanegara, Dr. Firman Wijaya SH. MH., penetapan fatwa halal justru harus diserahkan kepada ahlinya, yakni MUI.

Perjalanan industri halal di Indonesia telah melalui waktu yang cukup panjang lebih dari 31 tahun. Bermula dari merebaknya isu lemak babi pada 1988, kemudian dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) pada 1989.  Ini adalah mandat dari Pemerintah/negara agar MUI berperan aktif dalam meredakan kasus tersebut. Sejak saat itu hingga

Dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Indonesia Halal Watch (IHW) di AONE Hotel, Jakarta beberapa waktu lalu, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Drs. KH. Sholahuddin Al Aiyub, M.Si, menerangkan bahwa pada dasarnya Indonesia dibentuk bukan menjadi negara agama maupun negara sekuler. Adapun Pemerintah tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan substansi hukum

Oleh: Prof. Dr. Ahmad Rofiq MA. Wakil Ketua Umum MUI Jateng MONOPOLI. Itulah kata yang belakangn ini viral di media sosial, media elektronik, dan media cetak, sejak muncul Omnibus Law UU Cipta Kerja. Pasalnya, ada “petinggi” PBNU yang mengatakan bahwa penyebab terhambatnya sertifikat halal adalah karena fatwa halal dimonopoli oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Koran

Jakarta – Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Indonesia Halal Watch (IHW). Acara yang mengangkat tema Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang Berkaitan dengan Jaminan Produk Halal dan Peran Majelis Ulama Indonesia ini berlangsung di AONE Hotel, Jakarta pada Rabu (19/2)

Indonesia tidak hanya berpotensi sebagai pangsa pasar konsumsi makanan halal terbesar, tapi juga menjadi produsen makanan halal terbesar dengan kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya. Namun peluang tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Sebagai payung hukum produk halal di Indonesia, UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) belum dirasakan pengaruhnya secara signifikan

Bogor – Pada Januari 2020, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) telah mengumumkan adanya penambahan lembaga sertifikasi halal luar negeri (LSHLN) yang diakui Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk kategori flavor menjadi 22 lembaga. Pengakuan LSHLN ini menjadi sangat penting bagi proses sertifikasi halal. Sertifikat halal dari lembaga yang telah diakui

Denpasar – Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menyerahkan hadiah Olimpiade Halal 2019 kepada pemenang Juara 2 berupa Notebook dan tabungan pendidikan senilai Rp8.000.000, bertempat di SMAN 7 Denpasar, Bali pada Senin (10/2). Penyerahan dilakukan oleh Direktur Komunikasi LPPOM MUI Ir. Osmena Gunawan kepada siswa Putra Rizki Wahyu Setyawan dengan