Chairunnisa Nadha

Oleh: Budiatman Satiawihardja Tenaga Ahli Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Dosen Departemen Ilmu Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB University Rekayasa protein (protein engineering) adalah suatu teknik untuk memodifikasi molekul protein sehingga sesuai dengan tujuan berdasarkan pada sifat-sifat yang dikehendaki. Sifat-sifat yang dikehendaki tersebut, diantaranya kestabilan pada suhu tertentu, […]

Kosmetik yang menempel di wajah dan bagian tubuh yang lain berpengaruh terhadap syarat sahnya shalat, yaitu suci dari najis. Jangan sembarangan memilih Kosmetik, karena masih banyak jenis dan merek Kosmetik yang belum bersertifikat halal MUI. Terutama produk Kosmetik impor. Demikian ditegaskan Ketua Majelis Ulama Indonesia, Drs. K.H. Sholahuddin Al Aiyub, M.Si dalam kajian Jumat di

Auditor halal yang kompeten pada ilmu pengetahuan bahan industri diperlukan untuk memberikan informasi dan masukan yang benar dan akurat agar Komisi Fatwa MUI tidak keliru dalam memfatwakan kehalalan suatu produk. Dalam era modern sekarang di mana teknologi industri sudah semakin maju, suatu produk yang dibuat oleh industri tidak sesederhana zaman dulu. Proses pembuatan produk secara

Peran auditor halal sangat vital dalam alur sertifikasi halal. Auditor merupakan saksi bagi para ulama dalam menetapkan fatwa. Apa saja suka duka yang dialami oleh auditor halal LPPOM MUI? Bagaimana lembaga ini mengelola para auditor yang menjadi ujung tombak dalam sertifikasi halal? Dalam khasanah sertifikasi halal, profesi auditor halal kini menjadi ladang pengabdian yang menarik

Auditor halal merupakan orang yang memiliki kemampuan pemeriksaan kehalalan produk. Peran dan fungsinya sangat krusial dalam proses sertifikasi halal produk. Merujuk pada UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah dilebur ke dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja, proses sertifikasi halal mencakup beberapa tahapan yang melibatkan tiga unsur penting, yakni Badan Penyelenggara

Self declare wajib memenuhi syarat tertentu. Antara lain harus ada pendampingan oleh ahli serta proses penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI. Ketentuan di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) tentang pernyataan halal secara sepihak oleh pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) atau sering disebut self declare, tidak boleh sembarangan dilakukan oleh pelaku usaha. Pernyataan halal sepihak