Di balik kosmetik yang digunakan sehari-hari, ada bahan yang tak terlihat tetapi menentukan pemenuhan persyaratan halal. Dari Bangkok, LPPOM mengungkap pentingnya ketertelusuran bahan dan proses produksi menjelang wajib halal kosmetik pada 18 Oktober 2028.
BANGKOK – Apa yang membuat sebuah produk kosmetik memenuhi persyaratan halal? Jawabannya ternyata tidak sesederhana melihat label atau membaca daftar komposisi bahan pada kemasan. Di balik produk kecantikan yang digunakan sehari-hari, ada sejumlah bahan dan proses produksi yang mungkin luput dari perhatian konsumen, tetapi menjadi bagian penting dalam pemeriksaan halal.
Hal inilah yang diangkat LPPOM dalam forum industri kecantikan internasional di Bangkok, Thailand. Melalui Account Development Executive LPPOM, Cynthia Putri Prameswari, isu ketertelusuran bahan dibahas dalam panel discussion bertajuk “Halal Cosmetics Labelling Outlook” pada rangkaian in-cosmetics Asia 2026 di Marketing Trends Theatre, Booth A91, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Rabu (4/11/2026).
Dalam diskusi tersebut, Cynthia membawa perspektif pemeriksaan halal di Indonesia sekaligus mengajak pelaku industri melihat lebih jauh apa yang ada di balik sebuah produk kosmetik. Sebab, memastikan kosmetik memenuhi persyaratan halal bukan hanya soal bahan utama, melainkan juga bahan pendukung hingga keseluruhan proses manufaktur.
Ada Bahan yang Tak Terlihat
Selama ini, konsumen mungkin lebih familiar dengan daftar komposisi bahan yang tercantum pada kemasan kosmetik. Padahal, dalam proses pembuatannya, terdapat bahan lain yang turut digunakan meskipun tidak selalu tercantum sebagai komposisi bahan untuk produk akhir.
Beberapa di antaranya adalah bahan penolong (processing aids), media fermentasi, bahan pembawa (carriers), hingga pelarut (solvents). Bahan-bahan tersebut dapat terlibat dalam tahapan formulasi maupun manufaktur sehingga asal-usul dan kesesuaiannya dengan persyaratan halal tetap perlu dipastikan.
“Pemeriksaan halal perlu melihat lebih jauh dari sekadar bahan utama yang digunakan dalam kosmetik. Bahan penolong, media fermentasi, carrier, dan solvent juga perlu diperhatikan karena dapat terlibat dalam proses pembuatan produk. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan setiap bahan memiliki informasi asal-usul dan dokumentasi yang dapat ditelusuri,” jelas Cynthia.
Dengan kata lain, perusahaan kosmetik tidak cukup hanya memiliki daftar bahan baku. Mereka juga perlu mengetahui sumber bahan, fungsi penggunaannya, serta memastikan dokumen pendukung dari pemasok tersedia dan dapat ditelusuri.
Pemeriksaan juga mencakup fasilitas dan proses manufaktur yang digunakan. Artinya, aspek halal harus diperhatikan sejak bahan diperoleh hingga produk selesai diproduksi.
Jangan Tunggu 2028
Ketertelusuran bahan semakin penting seiring dengan persiapan industri menghadapi kewajiban sertifikasi halal di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2026 sebagai perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2024, masa penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk kategori kosmetik berlangsung hingga 17 Oktober 2028. Kewajiban tersebut mulai berlaku pada 18 Oktober 2028.
Menurut Cynthia, tambahan waktu ini seharusnya menjadi kesempatan bagi pelaku industri untuk mempersiapkan pemenuhan persyaratan halal, bukan justru menunda hingga mendekati tenggat.
“Perpanjangan masa penahapan hingga Oktober 2028 seharusnya menjadi kesempatan bagi industri untuk mempersiapkan pemenuhan persyaratan halal sejak sekarang. Perusahaan sebaiknya tidak menunggu hingga mendekati tenggat karena evaluasi bahan maupun proses produksi membutuhkan perencanaan yang matang,” ungkapnya.
Untuk mendukung persiapan tersebut, BPJPH telah menetapkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 370 Tahun 2026 yang mengatur pedoman pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) untuk kosmetik.
Penerapannya mencakup pemetaan titik kritis halal, kelengkapan dokumen pemasok, hingga evaluasi proses produksi. Jika ditemukan bahan yang belum memiliki informasi memadai atau tahapan produksi yang perlu disesuaikan, perusahaan dapat segera melakukan perbaikan. Langkah ini juga membantu menghindari perubahan formulasi maupun fasilitas produksi secara mendadak.
Lebih dari Sekadar Label
Di tengah persaingan industri kecantikan yang semakin kompetitif, sertifikasi halal juga memiliki nilai strategis bagi perusahaan. Transparansi bahan dan kejelasan proses produksi dapat menjadi bagian penting dalam membangun kredibilitas merek serta meningkatkan kepercayaan konsumen.
Sebab, konsumen kini tidak hanya mempertimbangkan manfaat sebuah produk, tetapi juga semakin memperhatikan bagaimana produk tersebut dibuat. Informasi mengenai asal-usul bahan dan proses produksi yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi nilai tambah tersendiri.
“Sertifikasi halal bukan semata-mata kewajiban regulasi, tetapi juga bagian dari upaya menjaga integritas produk dan memastikan rantai pasok memenuhi persyaratan halal. Ketika perusahaan mampu menunjukkan ketertelusuran bahan dan proses produksi yang jelas, hal tersebut dapat memperkuat kepercayaan konsumen sekaligus meningkatkan kredibilitas merek di pasar,” jelas Cynthia.
Partisipasi LPPOM dalam in-cosmetics Asia 2026 menjadi salah satu upaya membawa perspektif pemeriksaan halal Indonesia ke dalam diskusi industri kecantikan tingkat Asia. Melalui forum ini, LPPOM turut mendorong pemahaman bahwa kesiapan halal perlu dibangun secara menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan, pengelolaan pemasok, dokumentasi, hingga pengendalian proses manufaktur.
Pada akhirnya, label halal yang terlihat pada kemasan merupakan hasil dari proses panjang yang berlangsung di balik layar. Ada bahan, pemasok, dan tahapan produksi yang perlu dipastikan kesesuaiannya. Bagi industri kosmetik, memahami hal-hal yang tidak terlihat tersebut bukan hanya menjadi persiapan menghadapi regulasi 2028, tetapi juga langkah penting untuk menjaga integritas produk dan memenangkan kepercayaan konsumen. (GI / Ed. YN)