LPPOM Soroti Tantangan Produk Eropa di Pasar Halal Indonesia

Reputasi produk Eropa tidak serta-merta menjadi tiket untuk menembus pasar Indonesia. Persaingan harga, ketentuan halal, dan kebiasaan konsumen mengenali logo pada kemasan menjadi tantangan bagi perusahaan asing.

Pasar halal Indonesia membuka peluang bagi perusahaan internasional, termasuk produsen asal Eropa. Namun, perusahaan perlu memahami regulasi, pelabelan, persyaratan keamanan produk, dan karakteristik konsumen. Persiapan memasuki pasar ini tidak cukup hanya dengan sertifikat halal, tetapi juga harus disertai pemenuhan ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut dibahas dalam Frankfurt Halal Summit 2026 yang diselenggarakan secara daring pada 5–6 November 2026. Dalam panel bertajuk “How Can European Companies Take Advantage of the Growing Halal Market in Muslim-Majority Countries?”, Raafqi Ranasasmita, VP. Corporate Secretary LPPOM, menyampaikan perspektif mengenai peluang dan tantangan perusahaan Eropa yang ingin memasuki pasar halal Indonesia.

Regulasi Halal dan Pelabelan Produk Impor

Raafqi menyoroti perbedaan karakteristik pasar Indonesia dan Malaysia, terutama dalam keterbukaan terhadap produk asing. Menurutnya, Malaysia relatif lebih terbuka terhadap produk internasional, sedangkan perusahaan yang ingin memasarkan produknya di Indonesia perlu menyiapkan sejumlah penyesuaian regulasi.

Ia juga menyinggung perpanjangan masa penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk produk impor hingga 2028. Meski demikian, perusahaan tetap perlu memperhatikan persyaratan lain terkait pemasaran dan peredaran produk.

“Untuk tenggat waktunya, kewajiban halal bagi produk impor sebenarnya sudah diperpanjang hingga 2028. Namun, menurut saya, akan ada lebih banyak tantangan regulasi di Indonesia dibandingkan Malaysia. Malaysia merupakan pasar yang jauh lebih terbuka. Jika kita mengunjungi supermarket di Malaysia, kita dapat melihat lebih banyak produk asing dibandingkan di Indonesia,” jelas Raafqi.

Tantangan juga mencakup ketentuan pelabelan. Informasi pada kemasan produk asing perlu disesuaikan dengan persyaratan di Indonesia. Dalam kondisi tertentu, perusahaan mungkin perlu menambahkan stiker untuk melengkapi informasi yang diwajibkan. Persyaratan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga perlu diperhatikan sesuai kategori produk.

Penyesuaian masa penahapan kewajiban sertifikasi halal diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2026 sebagai perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2024. Untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari luar negeri, kewajiban sertifikasi halal dimulai pada 18 Oktober 2028 dengan mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.

Harga dan Kehalalan dalam Pertimbangan Konsumen

Selain regulasi, perusahaan perlu memahami faktor yang memengaruhi keputusan pembelian masyarakat. Raafqi menjelaskan bahwa LPPOM pernah melakukan studi pada 2020 untuk melihat persepsi masyarakat dan parameter pembelian produk. Hasil studi tersebut menunjukkan harga berada di posisi pertama, sementara kehalalan menempati posisi kedua.

“Pada 2020, kami melakukan studi untuk melihat persepsi masyarakat, termasuk parameter apa yang paling penting ketika membeli suatu produk. Menurut saya, kehalalan merupakan faktor penting. Dalam studi tersebut, kehalalan menempati posisi kedua, sedangkan posisi pertama adalah harga. Produk asal Eropa cenderung memiliki harga yang lebih tinggi,” ungkap Raafqi.

Temuan tersebut memberi gambaran bahwa identitas halal bukan satu-satunya faktor yang perlu diperhatikan perusahaan. Harga produk asal Eropa yang cenderung lebih tinggi dapat menjadi tantangan ketika bersaing dengan produk lain. Karena itu, strategi harga perlu mempertimbangkan daya beli konsumen Indonesia.

Perbedaan Logo Halal dan Persepsi Konsumen

Perbedaan sistem pengakuan logo halal antara Indonesia dan Malaysia turut menjadi perhatian dalam diskusi. Raafqi menjelaskan bahwa Malaysia menerima berbagai logo halal dari lembaga yang diakui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Sementara itu, masyarakat Indonesia telah lama mengenal logo halal MUI. Perbedaan identitas tersebut perlu dipahami perusahaan asing agar status halal produk dapat dikenali konsumen.

Perusahaan yang telah memiliki sertifikat halal dari lembaga luar negeri dapat melakukan registrasi sertifikat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai ketentuan yang berlaku. Produk yang memenuhi persyaratan juga perlu mengikuti ketentuan pencantuman label halal dan nomor registrasi di Indonesia. Namun, perbedaan logo dan nomor registrasi dapat menimbulkan pertanyaan bagi konsumen yang terbiasa dengan logo halal nasional.

“Saya melihat banyak konsumen akan memperhatikan perbedaan tersebut. Memang, saya belum memiliki data mengenai hal ini. Namun, apabila kita melakukan survei persepsi masyarakat, saya memperkirakan masih banyak orang yang memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi terhadap logo halal Indonesia,” jelas Raafqi.

Raafqi menegaskan bahwa pandangan tersebut belum didasarkan pada survei khusus. Meski demikian, pemahaman terhadap persepsi konsumen tetap penting bagi perusahaan dalam menyusun komunikasi produk yang jelas dan membangun kepercayaan.

Pembahasan dalam Frankfurt Halal Summit 2026 menunjukkan bahwa peluang pasar halal Indonesia perlu disertai kesiapan perusahaan dalam memenuhi regulasi dan memahami konsumen. Bagi produsen Eropa, persiapan tersebut mencakup sertifikasi halal, pelabelan, keamanan produk, strategi harga, serta komunikasi identitas halal.

Harmonisasi pengakuan sertifikat halal antarnegara juga penting untuk mendukung perdagangan lintas batas. Melalui forum ini, LPPOM menyampaikan perspektif mengenai karakteristik pasar halal Indonesia kepada pemangku kepentingan internasional. Pemahaman tersebut diharapkan membantu perusahaan asing menilai peluang dan menyiapkan strategi yang sesuai dengan ketentuan serta kebutuhan konsumen Indonesia. (GI / Ed. YN)