Memasuki pasar Indonesia membutuhkan pemahaman regulasi sertifikasi halal. Melalui Frankfurt Halal Summit 2026, LPPOM membahas kesiapan produsen global dalam memenuhi persyaratan halal di Indonesia.
Indonesia merupakan salah satu pasar potensial yang perlu diperhatikan produsen global dalam mengembangkan bisnisnya. Namun, memasuki pasar Indonesia tidak hanya membutuhkan strategi distribusi dan pemasaran, tetapi juga pemahaman terhadap regulasi jaminan produk halal. Kesiapan bahan baku, proses produksi, hingga rantai pasok menjadi faktor penting agar produk memenuhi ketentuan yang berlaku.
Pentingnya pemahaman tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Frankfurt Halal Summit 2026 yang diselenggarakan secara daring pada 5–6 November 2026. Dalam forum internasional tersebut, LPPOM melalui Pertiwi Putri Utami, S.Gz., hadir sebagai pemateri dalam panel bertajuk “Entering Indonesia’s Halal Market: Certification, Industry Readiness, Opportunities for Global Manufacturer”.
Dalam pemaparannya, Pertiwi mengulas regulasi halal Indonesia, mekanisme sertifikasi, titik kritis bahan dan proses produksi, hingga tantangan yang perlu diantisipasi produsen internasional sebelum memasarkan produknya di Indonesia.
Memahami Perubahan Regulasi Sertifikasi Halal Indonesia
Kewajiban sertifikasi halal di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan pelaksanaannya diatur melalui PP Nomor 42 Tahun 2024 yang kemudian mengalami perubahan melalui PP Nomor 40 Tahun 2026.
Salah satu poin penting dalam perubahan regulasi tersebut adalah penyesuaian tahapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah kategori produk. Untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri, kewajiban sertifikasi halal dimulai pada 18 Oktober 2028 dengan mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.
Sementara itu, kosmetik, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta sejumlah barang gunaan dan alat kesehatan kelas risiko A memiliki masa penahapan hingga 17 Oktober 2028. Adapun obat bebas, obat bebas terbatas, dan alat kesehatan kelas risiko B memiliki masa penahapan hingga 17 Oktober 2029. Untuk obat keras, kecuali psikotropika, serta alat kesehatan kelas risiko C, masa penahapannya berlangsung hingga 17 Oktober 2034.
Penyesuaian ini memberikan kesempatan bagi produsen global untuk mempersiapkan pemenuhan persyaratan halal secara lebih terencana. Namun, perubahan tahapan tersebut tidak menghilangkan kewajiban sertifikasi halal yang telah ditetapkan.
“Produsen yang ingin memasuki pasar Indonesia perlu memahami bahwa sertifikasi halal merupakan bagian dari kesiapan bisnis. Pemahaman terhadap regulasi sejak awal akan membantu perusahaan menyiapkan bahan, fasilitas produksi, dan dokumentasi sesuai persyaratan yang berlaku,” jelas Pertiwi Putri Utami, S.Gz.
Menelusuri Bahan Baku hingga Proses Produksi
Selain regulasi, produsen global perlu memberikan perhatian khusus terhadap titik kritis kehalalan bahan baku. Penelusuran tidak cukup hanya berdasarkan nama atau jenis bahan dalam formulasi, tetapi juga perlu mencakup asal-usul, bahan tambahan, dan proses pengolahannya.
Beberapa bahan yang memerlukan perhatian antara lain ekstrak tanaman dengan pelarut tertentu, minyak nabati yang melibatkan bahan pemurnian, turunan asam lemak yang menggunakan enzim, serta vitamin yang memiliki bahan pelapis. Gliserol, gliserin, alkohol, dan berbagai bahan turunan hewani juga perlu diperiksa berdasarkan sumber dan proses pengolahannya.
Untuk bahan yang berasal dari hewan, spesies dan proses penyembelihan menjadi bagian penting dalam penilaian. Sementara itu, semua bahan yang berasal dari manusia tidak boleh digunakan. Beberapa contohnya seperti keratin, albumin, dan plasenta.
Aspek kehalalan juga mencakup identitas produk dan kemasan. Nama produk, simbol, bentuk, serta desain kemasan tidak boleh bertentangan dengan prinsip halal. Karakteristik rasa dan aroma produk juga tidak boleh mengarah pada olahan babi maupun minuman beralkohol.
“Produsen juga perlu mengetahui sumber, bahan tambahan, dan proses pengolahan yang digunakan agar potensi titik kritis kehalalan dapat diidentifikasi,” tambah Pertiwi.
Membangun Kesiapan melalui Sistem Jaminan Produk Halal
Untuk memastikan konsistensi pemenuhan persyaratan halal, perusahaan perlu menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) atau Halal Product Assurance System (HPAS). Sistem ini memiliki lima kriteria utama, yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi.
Penerapannya mencakup kebijakan halal, pembentukan tim manajemen halal, pelatihan, ketertelusuran bahan, audit internal, hingga evaluasi manajemen. Perusahaan juga perlu memiliki Penyelia Halal yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
Dalam proses sertifikasi halal, terdapat tiga institusi dengan peran berbeda. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerima pendaftaran dan menerbitkan sertifikat halal. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) melaksanakan pemeriksaan serta audit produk, sedangkan Komisi Fatwa MUI menetapkan status halal melalui fatwa tertulis berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku.
Pertiwi juga menyoroti empat tantangan utama produsen global, yaitu pencarian bahan yang memenuhi persyaratan halal, verifikasi rantai pasok, penyesuaian proses produksi, dan pengembangan produk secara berkala. Perusahaan perlu memastikan pemasok dan produsen pihak ketiga menggunakan bahan yang sesuai ketentuan serta menerapkan pengendalian untuk mencegah kontaminasi silang.
Kepatuhan juga tidak berhenti setelah sertifikat diterbitkan. Berdasarkan Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2026, pelanggaran terhadap ketentuan jaminan produk halal dapat dikenai sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku.
Partisipasi LPPOM dalam Frankfurt Halal Summit 2026 menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman pelaku industri internasional mengenai ekosistem jaminan produk halal di Indonesia.
Bagi produsen global, memahami regulasi, menelusuri bahan baku, memastikan kesiapan rantai pasok, dan menerapkan SJPH merupakan langkah penting sebelum memasuki pasar Indonesia. Persiapan sejak awal tidak hanya membantu perusahaan memenuhi ketentuan sertifikasi halal, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen dan menjaga keberlanjutan bisnis di pasar halal Indonesia.