LPPOM Riau Dorong Penguatan Ekosistem Halal dan Perluasan Sertifikasi

LPPOM Riau terus memperkuat perannya dalam membangun ekosistem halal melalui peningkatan kualitas pemeriksaan, perluasan sertifikasi halal BPJPH, dan kolaborasi lintas sektor. Upaya ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi industri halal sekaligus mendorong Riau menjadi destinasi pariwisata ramah Muslim.

PEKANBARU – Penguatan ekosistem halal di Provinsi Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, peningkatan kualitas layanan pemeriksaan halal, serta perluasan pendampingan bagi pelaku usaha. LPPOM Riau berkomitmen mengambil peran strategis dalam mendorong upaya tersebut sekaligus mengoptimalkan potensi daerah untuk mengembangkan industri halal dan pariwisata ramah Muslim.

Peluang perluasan sertifikasi halal di Riau masih terbuka lebar. Hingga pertengahan 2026, Pemerintah Provinsi Riau mencatat sebanyak 35.432 pelaku usaha telah mendapatkan sertifikat halal BPJPH dengan total 81.509 produk halal. Namun, capaian tersebut baru menjangkau sekitar 14,17 persen dari keseluruhan pelaku usaha yang tercatat. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya bersama untuk memperluas akses sertifikasi, khususnya bagi usaha mikro dan kecil (UMK).

Direktur Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM Riau periode 2026–2030, Dra. Hj. Mimi Yuliani Nazir, Apt., M.M., menyampaikan bahwa penguatan ekosistem halal perlu didukung pelayanan sertifikasi yang profesional, amanah, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha.

“Pelantikan ini adalah momentum kebangkitan ekosistem halal di Riau. LPH LPPOM Riau siap menjadi garda terdepan dalam pelayanan sertifikasi halal yang profesional, amanah, dan membanggakan. Saya siap menjalankan amanah yang telah diberikan dan membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendorong Riau menjadi destinasi pariwisata halal dan ramah Muslim,” ujarnya.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, peningkatan kualitas pemeriksaan halal menjadi salah satu prioritas. LPPOM Riau akan memperkuat konsistensi pelayanan dan kompetensi auditor agar setiap proses pemeriksaan berjalan profesional, akuntabel, serta memenuhi harapan pelanggan. Edukasi mengenai pentingnya sertifikasi dan konsumsi produk halal juga akan terus diperluas kepada masyarakat.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau, Dr. H. Saidul Amin, M.A., mengapresiasi kontribusi LPPOM Riau dalam pengembangan industri halal di daerah. Ia menilai kepengurusan sebelumnya telah mencatat berbagai capaian positif, baik dalam peningkatan layanan sertifikasi maupun edukasi halal yang menjangkau masyarakat dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Menurutnya, pengalaman LPPOM selama 37 tahun berkiprah dalam industri halal menjadi modal penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan memperkuat posisi sebagai lembaga pemeriksa halal terdepan di Indonesia. Ia berharap kerja sama tim dan kontribusi edukasi halal yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan sehingga Indonesia dapat kembali menjadi pusat halal dunia.

Dukungan pemerintah daerah juga menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan layanan. Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, H. Zulkifli Syukur, S.Ag., M.A., M.Si., menekankan pentingnya sinergi untuk memperluas sertifikasi halal hingga menjangkau 12 kabupaten dan kota di Riau. Pemetaan pelaku usaha yang belum tersertifikasi serta identifikasi kendala yang dihadapi diperlukan agar fasilitasi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Penguatan ekosistem halal juga perlu mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari rumah potong hewan, industri pengolahan, restoran, hingga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan demikian, aspek kehalalan dapat berjalan beriringan dengan pemenuhan standar keamanan dan kualitas pangan.

Riau juga memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal, khususnya melalui sektor perkebunan kelapa sawit dan industri turunannya. Penguatan hilirisasi yang disertai pemenuhan standar halal berpeluang meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperluas akses pasar. Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pemeriksa halal, perguruan tinggi, dan dunia usaha.

Sebagai bagian dari penguatan infrastruktur layanan, Pemerintah Provinsi Riau pada September 2026 menandatangani kesepakatan pinjam pakai gedung untuk mendukung persiapan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Riau. Kehadiran UPT ini diharapkan semakin mendekatkan layanan jaminan produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Melalui kepemimpinan baru periode 2026–2030, LPPOM Riau diharapkan semakin memperkuat perannya dalam menghadirkan layanan pemeriksaan halal berkualitas, meningkatkan kompetensi auditor, serta memperluas edukasi dan kolaborasi lintas sektor. Langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat ekosistem halal sekaligus mengoptimalkan potensi Riau sebagai pusat pertumbuhan industri halal dan destinasi ramah Muslim.

Sebagai informasi, kepengurusan LPH LPPOM Riau periode 2026–2030 resmi dilantik dalam kegiatan pelantikan dan serah terima jabatan di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Senin (26/10/2026). Dra. Hj. Mimi Yuliani Nazir, Apt., M.M. menggantikan direktur sebelumnya, Dr. Hj. Sofia Anita, M.Sc. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum MUI Provinsi Riau, Direktur Utama LPPOM, Ir. Muti Arintawati, M.Si., serta Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau. (GI / Ed. YN)