Dalam upaya mendukung pengembangan pelaku UMKM di Kota Semarang, LPH LPPOM Jawa Tengah bersama Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang disertai dengan bimbingan teknis (bimtek) sertifikasi halal. Kesepakatan ini mencakup layanan persiapan audit, pemeriksaan kehalalan produk, hingga peningkatan pemahaman UMKM terkait penerapan SJPH.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan langsung oleh Direktur LPH LPPOM Jawa Tengah, Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA, bersama Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, Margaritha Mita Dewi Sopa, S.E, M.M. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem halal di Kota Semarang sekaligus menjawab kebutuhan UMKM untuk menembus pasar yang lebih luas.
Pada tahun 2025, program sertifikasi halal ini akan difokuskan bagi 100 pelaku UMKM di Kota Semarang. Beragam jenis usaha ikut serta dalam program ini, mulai dari pengusaha bakso, bakery, katering, sate, makanan ringan, hingga minuman. Sebelum proses audit dilakukan, para pelaku usaha terlebih dahulu mengikuti bimtek yang dilaksanakan pada 15–16 September di Hotel Pandanaran, Semarang. Bimtek ini menjadi bekal penting agar para pelaku usaha memahami secara menyeluruh mengenai proses produksi halal dan penerapan SJPH.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, Margaritha Mita Dewi Sopa, S.E, M.M., menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan dukungan nyata bagi UMKM. “Pemerintah Kota Semarang berkomitmen memberikan penguatan usaha mikro serta pemanfaatan sumber daya lokal yang berkelanjutan di Kota Semarang,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur LPH LPPOM Jawa Tengah, Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA, menekankan pentingnya sertifikasi halal sebagai pintu masuk menuju pasar global. “Sertifikasi halal ini sangat penting sebagai nilai tambah UKM siap go internasional dan siap menjadi pengusaha besar. Seratus pengusaha ini semua akan lulus memperoleh sertifikat halal dengan syarat mengikuti prosedur,” ujarnya optimistis.
Dukungan juga datang dari Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, H. Joko Widodo, SAk, yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya strategi pemasaran bagi UMKM serta mendorong pelaku usaha untuk naik kelas. Menurutnya, sertifikasi halal menjadi nilai tambah yang mampu meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik maupun internasional.
Tak hanya pemerintah dan lembaga sertifikasi, para pelaku usaha pun menyambut baik program ini. Tirta Mukti Minanda Putra, pengusaha tahu bakso, menyampaikan apresiasinya. Ia berterima kasih karena telah difasilitasi untuk memperoleh sertifikasi halal dan menyatakan komitmennya untuk terus menjaga proses produksi sesuai standar halal.
Sebagai bentuk dukungan berkelanjutan, LPH LPPOM memberikan pendampingan intensif kepada pelaku usaha. Fasilitas layanan yang dapat diakses oleh UMKM meliputi Customer Care melalui Call Center 14056 dan WhatsApp 0811-1148-696. Selain itu, LPH LPPOM juga secara rutin menyelenggarakan Kelas Pengenalan Sertifikasi Halal (PSH) yang dapat diikuti secara gratis setiap minggu ke-2 dan ke-4. Informasi lengkap mengenai kelas ini dapat diakses melalui laman resmi: https://halalmui.org/pengenalan-sertifikasi-halal.
Tidak hanya bagi pelaku usaha, konsumen juga diajak untuk lebih cermat dalam memilih produk halal. Proses verifikasi kehalalan dapat dilakukan dengan mudah melalui website resmi www.halalmui.org atau aplikasi Halal MUI yang tersedia di Playstore. Sementara itu, informasi lebih luas mengenai regulasi halal dan kebijakan nasional dapat diakses melalui situs resmi BPJPH di https://bpjph.halal.go.id.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga sertifikasi, dan pelaku usaha, diharapkan UMKM Kota Semarang semakin berdaya saing, tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga mampu bersaing di kancah global. Program sertifikasi halal ini bukan hanya memberikan jaminan kehalalan produk, tetapi juga membuka jalan bagi UMKM untuk tumbuh lebih besar, berkelanjutan, dan mendukung visi Kota Semarang sebagai salah satu pusat pengembangan industri halal di Indonesia. (DILA/YN)
