BPJPH Belum Siap, Pemerintah Bisa Gunakan Pasal Peralihan

2019-11-08 14:42:44

Jakarta – Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), Lukmanul Hakim, memberikan tiga catatan kritis terkait proses penerbitan sertifikasi halal yang kini dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Kementerian Agama.

LPPOM MUI sejak tanggal 17 Oktober lalu ikut penandatanganan MoU di kantor Wapres terkait komitmen proses sertifikasi halal sesuai dengan UU. “Artinya, proses sertifikasi dapat melalui LPPOM setelah melalui BPJPH. Jadi, LPPOM MUI tidak bisa menerima pendaftaran secara langsung,” kata Lukmanul saat ditemui di kantor MUI, Jakarta, Selasa (5/11) seperti dikutip Indonesiainside.id.

Namun, sampai saat ini, ia menjelaskan belum ada satu pun perusahaan yang mendaftar ke LPPOM setelah mendapat rekomendasi dari BPJPH.

Catatan kedua, jika ada yang mendaftar dan mendapat rekomendasi BPJPH, LPPOM mengaku belum dapat menerima pendaftaran karena belum ada ketentuan pembiayaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Karena secara undang-undang harus ada ketentuan tertulis. Makanya tadi saya laporkan di rapat pimpinan MUI, walaupun sudah masuk permintaan dari BPJPH, tetap kami tidak bisa memproses,” katanya.

Ketiga, guna menghindari adanya benturan kepentingan, LPPOM MUI mengusulkan agar pemerintah menggunakan peraturan peralihan di Pasal 59 dan Pasal 60 UU JPH. Pasalnya, masih banyak infarstruktur dan SDM yang belum memadai.

“Artinya, proses sertifikasi halal tetap dilakukan LPPOM MUI, sampai BPJPH benar-benar siap step by step seperti apa, peraturan seperti apa, dan infrastruktur seperti apa. Sehingga pasal 59 dan 60 ini bisa menjadi pintu masuk (sertifikasi halal),” katanya.

Adapun untuk batasan waktu, Lukmanul tak merinci lebih jauh, namun ukurannya sampai BPJPH benar-benar siap. Sebab, proses sertifikasi memiliki banyak tahapan.

“Kalau sosialisasi dan edukasi itu kan bisa mereka lakukan, tapi untuk proses sertifikasi kami lihat belum siap sama sekali. Nah ini kan akan mengganggu proses bisnis,” kata Lukmanul.

“Apalagi Permenagnya belum keluar dan Permenkeunya juga belum keluar,” imbuhnya. (Aza)

Artikel Terbaru Lainnya

INDEX ARTIKEL

Link LPPOM MUI

Jakarta Sekretariat LPPOM MUI

Bogor Global Halal Centre

-->